Pemerintah mulai mematangkan proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan seluruh gubernur harus menetapkan upah minimum tingkat provinsi paling lambat 21 November 2026. Ketentuan ini menjadi perhatian pekerja dan pengusaha karena keputusan tersebut akan menentukan standar upah minimum yang berlaku mulai awal tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan proses penghitungan. Sosialisasi juga melibatkan kepala dinas tenaga kerja serta Dewan Pengupahan Daerah di seluruh Indonesia.
Tahun ini, penghitungan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Pemerintah juga menyiapkan formula yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu atau alfa. Dengan mekanisme tersebut, besaran kenaikan upah setiap daerah berpotensi berbeda sesuai kondisi ekonominya.
Pemerintah Tetapkan Batas Waktu UMP 2027 pada 21 November
Kepastian jadwal penetapan UMP 2027 disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam rangkaian koordinasi pemerintah pada 16 November 2026. Ia menegaskan bahwa batas akhir penetapan upah minimum provinsi adalah 21 November 2026.
Pemerintah meminta gubernur menyelesaikan proses tersebut sesuai jadwal. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas tenaga kerja, Dewan Pengupahan Daerah, serta pihak-pihak yang mewakili pekerja dan pengusaha.
Kemnaker juga telah menyiapkan sejumlah data ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan. Data tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah menyusun keputusan berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.
Menaker Minta Pemerintah Daerah Tidak Terlambat
Yassierli menyebut pemerintah telah menyampaikan panduan kepada pimpinan daerah terkait mekanisme penetapan upah minimum. Koordinasi dilakukan agar setiap provinsi memiliki waktu yang cukup untuk membahas rekomendasi sebelum keputusan gubernur diterbitkan.
Menteri Ketenagakerjaan juga menekankan pentingnya dialog sosial dalam proses pengupahan. Perwakilan pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah perlu menyampaikan pandangan berdasarkan kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, penetapan UMP bukan sekadar menentukan angka kenaikan tahunan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha sekaligus kebutuhan pekerja untuk memperoleh penghasilan yang layak.
Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027
Masyarakat perlu membedakan jadwal UMP, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Masing-masing memiliki batas waktu penetapan tersendiri.
Berikut jadwal yang disampaikan pemerintah:
| Jenis upah minimum | Batas penetapan |
|---|---|
| UMP 2027 | 21 November 2026 |
| UMSP 2027 | 26 November 2026 |
| UMK 2027 | 25 November 2026 |
| UMSK 2027 | 30 November 2026 |
Jadwal tersebut memberikan gambaran tahapan pengumuman upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan UMP menjadi salah satu agenda awal yang harus diselesaikan oleh gubernur.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa UMP dan UMK memiliki cakupan berbeda. UMP berlaku sebagai standar minimum di tingkat provinsi, sedangkan UMK ditetapkan untuk wilayah kabupaten atau kota sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Formula Perhitungan UMP 2027?
Besaran UMP 2027 tidak ditentukan hanya berdasarkan satu indikator. Pemerintah mempertimbangkan beberapa variabel ekonomi untuk menghasilkan angka yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum memperhatikan tiga aspek utama, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Sementara itu, formula penghitungan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu atau alfa. Ketiga komponen tersebut menjadi dasar untuk menilai kemampuan ekonomi daerah dan kebutuhan penyesuaian upah.
Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Salah Satu Penentu
Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Daerah dengan aktivitas industri, perdagangan, jasa, dan investasi yang berkembang memiliki karakteristik ekonomi berbeda dibandingkan wilayah dengan pertumbuhan lebih lambat.
Dalam penghitungan upah minimum, indikator tersebut membantu pemerintah melihat kemampuan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan bersama inflasi dan indeks tertentu.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kenaikan UMP dengan persentase sama. Penghitungan tetap mengikuti formula dan ketentuan yang berlaku.
Inflasi Berpengaruh terhadap Daya Beli Pekerja
Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Perubahan harga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, pekerja membutuhkan penghasilan yang mampu mempertahankan daya beli. Karena itu, inflasi menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyesuaian upah minimum.
Pemerintah menggunakan indikator ekonomi tersebut agar kebijakan pengupahan tidak hanya memperhatikan pertumbuhan bisnis. Daya beli masyarakat juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan.
Indeks Alfa Berada pada Rentang 0,5 hingga 1,0
Salah satu komponen yang banyak diperhatikan dalam penghitungan UMP 2027 adalah indeks tertentu atau alfa. Berdasarkan penjelasan pemerintah mengenai ketentuan terbaru, rentang indeks tersebut berada pada angka 0,5 hingga 1,0.
Alfa menjadi komponen dalam formula penyesuaian upah minimum. Besaran indeks yang digunakan akan memengaruhi hasil penghitungan bersama pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Kemnaker menjelaskan bahwa rentang tersebut mengacu pada ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Pemerintah daerah akan mempertimbangkan data dan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah ketika menentukan kebijakan pengupahan.
Dengan adanya rentang alfa, penghitungan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan masing-masing daerah. Karena itu, angka kenaikan UMP tidak harus seragam di seluruh Indonesia.
Kebutuhan Hidup Layak Menjadi Pertimbangan Penetapan Upah
Selain indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan hidup layak. Aspek ini penting karena upah minimum berkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar.
Kemnaker sedang menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Data tersebut digunakan untuk memberikan gambaran kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkannya sebagai bahan pertimbangan ketika menyusun rekomendasi upah minimum.
Empat Komponen Kebutuhan Hidup Layak
Estimasi KHL yang disiapkan pemerintah mencakup empat kelompok kebutuhan utama, yaitu:
- Pengeluaran makanan: kebutuhan konsumsi harian untuk memenuhi kebutuhan gizi dan pangan.
- Kebutuhan pokok lainnya: berbagai kebutuhan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
- Kesehatan dan pendidikan: pengeluaran yang berkaitan dengan layanan kesehatan serta kebutuhan pendidikan.
- Tempat tinggal: kebutuhan hunian dan pengeluaran yang berkaitan dengan tempat tinggal.
Keempat aspek tersebut memberikan gambaran lebih luas mengenai biaya hidup masyarakat. Penghitungan upah minimum diharapkan tidak hanya melihat perkembangan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan nyata pekerja.
Mengapa KHL Setiap Daerah Bisa Berbeda?
Biaya hidup di setiap daerah tidak selalu sama. Harga tempat tinggal, kebutuhan pangan, transportasi, serta layanan kesehatan dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
Kemnaker juga menyusun estimasi KHL tingkat kabupaten/kota menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran kebutuhan hidup yang lebih sesuai dengan kondisi wilayah.
Dewan Pengupahan Daerah diminta menggunakan estimasi tersebut sebagai bahan pertimbangan. Pemerintah juga mendorong dialog dengan serikat pekerja dan pengusaha agar rekomendasi yang disusun dapat mempertimbangkan berbagai kepentingan.
Serikat Buruh Usulkan Kenaikan UMP 2027 hingga 9,5 Persen
Di tengah persiapan pemerintah, kalangan pekerja juga menyampaikan usulan mengenai besaran kenaikan upah minimum tahun depan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mengusulkan kenaikan UMP 2027 dengan kisaran 7,5 hingga 9,5 persen.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Angka tersebut menjadi aspirasi dari kalangan buruh dalam pembahasan kebijakan pengupahan.
Usulan tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Besaran kenaikan UMP tetap menunggu proses penghitungan dan penetapan oleh gubernur masing-masing daerah.
Mengapa Buruh Meminta Kenaikan Lebih Tinggi?
Pekerja menginginkan kenaikan upah yang mampu menjaga daya beli di tengah perubahan harga kebutuhan sehari-hari. Kenaikan biaya makanan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan menjadi beberapa aspek yang diperhatikan.
Bagi pekerja dengan penghasilan mendekati upah minimum, perubahan harga barang dan jasa dapat memberikan dampak cukup besar terhadap pengeluaran bulanan.
Karena itu, serikat buruh mendorong pemerintah mempertimbangkan kebutuhan pekerja secara lebih menyeluruh. Mereka berharap hasil penghitungan tidak hanya mencerminkan kemampuan dunia usaha, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi rumah tangga pekerja.
Apakah Kenaikan 9,5 Persen Sudah Pasti Berlaku?
Belum. Angka 9,5 persen merupakan bagian dari usulan serikat buruh, bukan keputusan final pemerintah.
Pemerintah masih menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Selain itu, rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah serta kondisi masing-masing wilayah turut menjadi bahan pertimbangan.
Masyarakat sebaiknya tidak langsung menganggap angka usulan tersebut sebagai besaran kenaikan yang akan diterima pada Januari 2027. Kepastian nominal baru dapat diketahui setelah keputusan gubernur diumumkan.
Perkiraan UMP 2027 di Berbagai Provinsi, Masih Menunggu Keputusan
Perhatian terhadap UMP 2027 tidak hanya muncul di Jakarta. Pekerja di berbagai provinsi mulai menantikan keputusan mengenai besaran upah minimum tahun depan.
Setiap daerah memiliki nilai UMP yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, kebutuhan hidup, serta kebijakan pengupahan di wilayah masing-masing.
Sebagai gambaran, berikut beberapa nilai UMP 2026 yang dapat menjadi titik awal untuk memahami perbedaan standar upah antarwilayah. Angka 2027 belum dapat dipastikan sebelum keputusan resmi diterbitkan.
| Provinsi | UMP 2026 |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 |
| Papua | Rp4.436.283 |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 |
| Bali | Rp3.207.459 |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 |
Data tersebut merupakan nilai UMP 2026 yang digunakan sebagai pembanding, bukan daftar nominal UMP 2027. Perubahan tahun depan masih menunggu keputusan pemerintah daerah.
Mengapa UMP Jakarta dan Jawa Tengah Berbeda?
Perbedaan UMP antarprovinsi dipengaruhi kondisi ekonomi dan karakteristik wilayah. Jakarta memiliki struktur ekonomi yang didominasi sektor jasa, perdagangan, keuangan, dan aktivitas bisnis berskala besar.
Sementara itu, provinsi lain memiliki komposisi ekonomi yang berbeda. Struktur industri, produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup menjadi beberapa faktor yang memengaruhi penetapan upah.
Karena itu, kenaikan UMP tidak dapat disamaratakan hanya berdasarkan satu angka nasional. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan indikator yang relevan dengan kondisi wilayahnya.
Apa Dampak Penetapan UMP 2027 bagi Pekerja dan Pengusaha?
Keputusan mengenai UMP memiliki pengaruh langsung terhadap hubungan industrial. Bagi pekerja, upah minimum menjadi salah satu perlindungan agar penghasilan tidak berada di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan.
Sementara itu, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan keputusan yang berlaku. Perubahan upah dapat memengaruhi perencanaan biaya tenaga kerja, operasional, dan pengelolaan anggaran perusahaan.
Oleh sebab itu, proses penetapan membutuhkan komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Kebijakan yang mempertimbangkan berbagai kepentingan diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha.
Hal yang Perlu Diperhatikan Pekerja
Pekerja sebaiknya mengikuti pengumuman resmi gubernur mengenai UMP 2027. Jangan hanya mengandalkan angka perkiraan yang beredar di media sosial karena belum tentu mencerminkan keputusan akhir.
Selain itu, pekerja perlu memahami perbedaan UMP dan UMK. Di sejumlah daerah, UMK dapat menjadi acuan upah minimum yang lebih spesifik untuk wilayah kabupaten atau kota sesuai ketentuan penetapannya.
Jika terdapat perbedaan informasi mengenai hak pengupahan, pekerja dapat menghubungi dinas tenaga kerja setempat atau menggunakan kanal pengaduan resmi pemerintah.
Perusahaan Perlu Menyiapkan Penyesuaian Anggaran
Dunia usaha juga perlu memantau proses penetapan sejak awal. Perusahaan dapat mulai mengevaluasi struktur pengupahan dan menyusun proyeksi biaya tenaga kerja untuk tahun berikutnya.
Persiapan tersebut penting agar perusahaan tidak mengalami kesulitan ketika keputusan gubernur sudah diterbitkan. Pengusaha juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai upah minimum sektoral apabila berlaku pada bidang usaha tertentu.
Kepatuhan terhadap kebijakan pengupahan menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan industrial yang sehat. Komunikasi dengan pekerja dan perwakilan serikat juga dapat membantu mengurangi potensi perselisihan.
Kapan UMP 2027 Mulai Berlaku?
UMP 2027 yang ditetapkan gubernur akan menjadi standar upah minimum untuk tahun berikutnya. Dengan demikian, ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2027 sesuai mekanisme pengupahan yang ditetapkan pemerintah.
Pekerja perlu menunggu keputusan resmi dari masing-masing gubernur untuk mengetahui nominal yang berlaku di daerahnya. Pengumuman pada 21 November merupakan batas waktu penetapan UMP, bukan berarti seluruh nominal sudah diketahui sebelum tanggal tersebut.
Setelah keputusan diterbitkan, masyarakat dapat memeriksa informasi melalui situs pemerintah provinsi, dinas tenaga kerja, atau kanal komunikasi resmi pemerintah daerah.
Menunggu Keputusan Resmi, Jangan Terpaku pada Angka Usulan
Penetapan UMP 2027 menjadi salah satu agenda penting menjelang pergantian tahun. Pemerintah telah menetapkan batas waktu 21 November 2026 agar seluruh gubernur menyelesaikan proses penetapan sesuai jadwal.
Penghitungan upah minimum mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, serta kebutuhan hidup layak. Sementara itu, usulan kenaikan dari serikat buruh menjadi bagian dari aspirasi yang perlu dibahas dalam proses pengambilan keputusan.
Masyarakat juga perlu memperhatikan jadwal penetapan UMSP, UMK, dan UMSK yang berlangsung setelah pengumuman UMP. Dengan memahami tahapan tersebut, pekerja dapat mengikuti perkembangan kebijakan pengupahan secara lebih akurat.
Hal terpenting saat ini adalah menunggu keputusan resmi pemerintah daerah. Besaran kenaikan UMP 2027 belum dapat dipastikan hanya berdasarkan usulan atau simulasi persentase. Nominal final baru berlaku setelah ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Simulasi Kenaikan UMP 2027, Bagaimana Cara Menghitungnya?
Menjelang batas penetapan pada 21 November 2026, salah satu pertanyaan terbesar pekerja adalah berapa besar kenaikan upah yang akan diterima tahun depan. Jawabannya belum bisa ditentukan hanya dengan melihat usulan serikat buruh atau persentase pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghitungan UMP menggunakan indikator ekonomi dan indeks tertentu yang ditetapkan sesuai ketentuan. Dalam mekanisme yang dijelaskan pemerintah, daerah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak serta kondisi ketenagakerjaan. Karena itu, hasil akhirnya dapat berbeda antara satu provinsi dan provinsi lainnya.
Untuk memahami mekanismenya, pekerja dapat melihat simulasi berdasarkan formula penyesuaian upah minimum. Simulasi ini bukan prediksi nominal resmi, melainkan ilustrasi agar masyarakat memahami pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa terhadap hasil perhitungan.
Memahami Rumus Penyesuaian Upah Minimum
Formula yang digunakan dalam mekanisme pengupahan memuat tiga komponen utama, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Secara sederhana, nilai penyesuaian dihitung dengan mengalikan upah minimum tahun berjalan dengan hasil penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan alfa.
Rumusnya dapat ditulis sebagai berikut:
[
\text{Penyesuaian UM} =
{\text{Inflasi} + (\text{Pertumbuhan Ekonomi} \times \alpha)}
\times \text{UM tahun berjalan}
]
Setelah nilai penyesuaian diperoleh, hasilnya ditambahkan ke upah minimum tahun berjalan untuk mendapatkan angka upah minimum yang baru.
Dalam ketentuan terbaru yang disampaikan pemerintah, rentang alfa berada pada 0,5 hingga 1,0. Nilai yang digunakan tidak otomatis sama untuk seluruh daerah karena perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan setempat.
Contoh Simulasi dengan Upah Rp3 Juta
Sebagai ilustrasi, misalkan suatu provinsi memiliki UMP tahun berjalan sebesar Rp3.000.000. Anggap inflasi yang digunakan dalam penghitungan sebesar 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen.
Jika nilai alfa ditetapkan sebesar 0,5, hasil penyesuaiannya menjadi:
- Inflasi: 2,5 persen
- Pertumbuhan ekonomi: 5 persen
- Alfa: 0,5
- Komponen pertumbuhan ekonomi setelah dikalikan alfa: 2,5 persen
- Total penyesuaian: 5 persen
- Perkiraan kenaikan: Rp150.000
- Hasil simulasi upah minimum: Rp3.150.000
Jika dengan asumsi yang sama nilai alfa ditetapkan sebesar 1,0, komponen pertumbuhan ekonomi menjadi 5 persen. Total penyesuaian mencapai 7,5 persen, sehingga hasil simulasi menjadi Rp3.225.000.
Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa nilai alfa dapat memengaruhi besaran kenaikan. Namun, angka di atas hanya contoh perhitungan. Nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa yang sebenarnya harus mengikuti data serta keputusan yang berlaku untuk masing-masing daerah.
Mengapa Hasil Setiap Provinsi Tidak Sama?
Setiap provinsi memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Perbedaan pertumbuhan ekonomi, inflasi, struktur lapangan kerja, dan kebutuhan hidup dapat memengaruhi rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.
Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu menghasilkan kenaikan upah paling besar. Nilai alfa dan indikator lain juga berpengaruh terhadap hasil akhir. Selain itu, kebutuhan hidup layak menjadi pertimbangan penting dalam penentuan upah minimum.
Dengan mekanisme tersebut, pekerja perlu menunggu angka resmi dari gubernur masing-masing. Membandingkan kenaikan satu provinsi dengan provinsi lain tanpa melihat variabel perhitungannya dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.
KHL Bisa Menjadi Penentu, Bukan Sekadar Pelengkap Formula
Salah satu hal penting dalam aturan pengupahan terbaru adalah posisi Kebutuhan Hidup Layak atau KHL. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kebutuhan dasar yang diperlukan pekerja agar dapat menjalani kehidupan secara layak.
Pemerintah menjelaskan bahwa penentuan upah minimum dapat menggunakan formula penghitungan atau pendekatan KHL sesuai ketentuan. Dalam mekanisme yang diatur UU Nomor 27 Tahun 2026, penetapan juga memperhatikan nilai tertinggi antara hasil formula dan KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
Ketentuan tersebut membuat pembahasan UMP tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar juga menjadi pertimbangan dalam proses penetapan.
Mengapa Data KHL Penting bagi Pekerja?
KHL membantu memberikan gambaran mengenai kebutuhan hidup di suatu wilayah. Pengeluaran untuk makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal menjadi bagian dari estimasi yang disiapkan pemerintah.
Biaya kebutuhan tersebut dapat berbeda antara daerah perkotaan, kawasan industri, dan wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Karena itu, estimasi KHL kabupaten/kota menjadi salah satu bahan penting bagi Dewan Pengupahan Daerah.
Pemerintah menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Susenas BPS untuk menyusun estimasi tersebut. Data ini membantu memberikan dasar yang lebih terukur dalam pembahasan upah minimum.
Apakah UMP Bisa Lebih Tinggi dari Hasil Formula?
Dalam mekanisme yang dijelaskan pemerintah berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, KHL memiliki peran penting dalam penentuan upah minimum. Jika nilai KHL yang disepakati sesuai ketentuan lebih tinggi daripada hasil formula, ketentuan mengenai nilai tertinggi menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Dengan demikian, hasil penghitungan tidak semata-mata ditentukan oleh persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pembahasan Dewan Pengupahan Daerah juga menjadi bagian penting sebelum gubernur menerbitkan keputusan.
